Corak, LEBONG – Bupati Lebong, Azhari, SH., MH., menegaskan pentingnya kerja sama antara pemerintah daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam proses pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah. Hal ini disampaikannya dalam pernyataan resmi terkait kegiatan entry meeting yang dilakukan oleh BPK sejak 10 Februari lalu.

“Memang benar hari ini ada entry meeting dari BPK, dan mereka sudah bekerja selama satu bulan sejak 10 Februari hingga hari ini, 10 Maret. Masih ada tujuh hari lagi sebelum pemeriksaan selesai,” ujar Azhari.

Ia menekankan bahwa tugas pemerintah daerah adalah melengkapi segala kebutuhan pemeriksaan, terutama yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran uang negara. Menurutnya, transparansi dalam penggunaan anggaran menjadi faktor utama dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih oleh Kabupaten Lebong sejak 2021 hingga 2023.

“Bagaimanapun juga, itu adalah uang negara yang harus kita pertanggungjawabkan. Saya sudah memerintahkan kepada OPD untuk memenuhi semua permintaan BPK, karena itu akan mempengaruhi opini WTP kita,” tegasnya.

Azhari juga mengingatkan bahwa ketidakkooperatifan dalam proses pemeriksaan dapat berdampak negatif pada penilaian kinerja pemerintah daerah. Bahkan, jika ada temuan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, kasus tersebut bisa berujung pada Aparat Penegak Hukum (APH).

“Untuk tahun 2024, jika kita tidak kooperatif dan tidak bisa mempertanggungjawabkan keuangan daerah, tentu akan mempengaruhi penilaian kinerja pemerintah Kabupaten Lebong. Hal terburuknya, jika ada yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, bisa sampai diserahkan kepada APH. Kita harus menghindari hal tersebut,” lanjutnya.

Namun, Azhari optimistis bahwa jajarannya siap bekerja sama dengan BPK guna memastikan pemeriksaan berjalan lancar dan akuntabilitas keuangan daerah tetap terjaga. (Bams)

Please follow and like us: