DPRD Lebong Gelar Paripurna Penyampaian Nota Pengantar RAPBD 2027
Corak.Id, LEBONG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebong menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Nota Pengantar Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2027, Senin (9/11/2026).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Lebong, Carles Ronsen, S.Sos., didampingi Wakil Ketua I Ahmad Lutfi, SH, dan Wakil Ketua II Rinto Putra Cahyo, S.Kep. Dalam agenda tersebut, Bupati Lebong, H. Azhari, SH, MH, hadir untuk menyampaikan nota pengantar rancangan kebijakan anggaran daerah di hadapan anggota DPRD.
Dalam penyampaiannya, Bupati Azhari menjelaskan bahwa KUA-PPAS dan RAPBD 2027 merupakan bagian penting dari proses perencanaan dan penganggaran daerah. Penyusunannya dilakukan dengan mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan, kondisi perekonomian, serta kemampuan keuangan daerah.
Ia menyampaikan, Pemerintah Kabupaten Lebong berkomitmen menjaga keberlanjutan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melalui pengelolaan fiskal yang optimal, termasuk upaya meningkatkan pendapatan daerah.
“Nota pengantar ini merupakan bagian penting dari rangkaian proses penyusunan RAPBD serta wujud pengelolaan keuangan daerah yang terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” sampainya.
Dalam nota pengantar tersebut, Bupati juga mengungkapkan bahwa RAPBD Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2027 diusulkan sebesar Rp729 miliar lebih. Jumlah tersebut meningkat sekitar Rp32 miliar dibandingkan APBD Tahun Anggaran 2026 yang mencapai Rp697 miliar lebih.
“Ada kenaikan sebesar Rp32 miliar lebih untuk APBD Lebong tahun 2027,” terangnya.
Bupati berharap, seluruh rancangan yang telah disampaikan dapat segera dibahas oleh DPRD Lebong melalui Badan Anggaran, komisi, maupun fraksi, sehingga proses pembahasan dapat berjalan sesuai tahapan yang telah ditentukan.
“Besar harapan kami kepada seluruh anggota DPRD Lebong agar apa yang telah kami sampaikan dapat segera dilakukan pembahasan dalam waktu yang tidak terlalu lama,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Lebong, Carles Ronsen, menyampaikan bahwa pihak legislatif akan melakukan pembahasan secara mendalam terhadap rancangan yang disampaikan pihak eksekutif.
Menurutnya, pembahasan KUA-PPAS dan RAPBD bukan sekadar agenda rutin tahunan maupun pemenuhan kewajiban administratif. Lebih dari itu, proses tersebut merupakan bentuk komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif dalam menentukan arah kebijakan pembangunan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Kami dari DPRD Lebong akan melakukan pembahasan secara mendalam atas rancangan yang telah disampaikan,” katanya.
Carles juga mengingatkan bahwa penyusunan APBD 2027 menghadapi berbagai tantangan dan dinamika. Oleh karena itu, anggaran daerah harus dirancang secara cermat, terukur, dan akuntabel agar setiap alokasi anggaran dapat menjawab kebutuhan masyarakat, mulai dari pemulihan dan pertumbuhan ekonomi lokal hingga penyediaan infrastruktur yang berkeadilan.
Selain agenda penyampaian nota pengantar KUA-PPAS dan RAPBD 2027, rapat paripurna tersebut juga membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Terkait Raperda tersebut, Carles menjelaskan bahwa penataan perangkat daerah perlu disesuaikan dengan perkembangan regulasi pemerintah pusat serta kebutuhan peningkatan pelayanan publik.
Ia menilai, penataan organisasi perangkat daerah menjadi langkah strategis untuk mewujudkan struktur birokrasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran, sehingga koordinasi antarlembaga pemerintahan dapat berjalan lebih efektif.
“Perubahan ini diharapkan menjadi landasan hukum dalam membentuk struktur organisasi pemerintah daerah yang lebih ramping, tetapi tetap kaya fungsi. Dengan demikian, jalur koordinasi menjadi lebih pendek dan eksekusi program kerja bisa berjalan lebih cepat demi kemajuan Kabupaten Lebong,” pungkasnya.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri anggota DPRD Lebong, Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong Dr. H. Syarifudin, S.Sos., M.Si., unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong. (ADV)
