Wabup Bambang: “Awal 2026 Minimal 8 Dapur Gizi Sudah Beroperasi”
Corak, LEBONG — Pemerintah Kabupaten Lebong menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Satuan Tugas (Satgas) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Graha Bina Praja Setdakab Lebong.
Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Lebong, Bambang ASB, S.Sos., M.Si., dan dihadiri oleh jajaran Forkopimda, Pj. Sekda Kabupaten Lebong, serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Rapat ini tidak hanya menekankan pentingnya pengawasan pelaksanaan program MBG, tetapi juga membahas pemenuhan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Lebong.
Wakil Bupati Bambang ASB usai kegiatan menjelaskan bahwa hingga saat ini baru SPPG Polres Lebong yang aktif melaksanakan program MBG. Dengan cakupan wilayah Kabupaten Lebong, pihaknya menilai setidaknya dibutuhkan 15 titik SPPG untuk menjalankan program tersebut secara merata.
“Rapat bersama Forkopimda, BGN, dan OPD terkait ini membahas bagaimana pemenuhan jumlah SPPG serta mengejar keterlambatan yang ada agar program MBG dapat segera berjalan optimal,” jelas Bambang.
Lebih lanjut, Bambang mengapresiasi pelaksanaan uji coba MBG oleh Yayasan Bhayangkari SPPG Polres Lebong yang mendapat sambutan positif dari masyarakat. Ia menyebut, antusiasme masyarakat kini meningkat setelah sebelumnya sempat muncul kekhawatiran terhadap pelaksanaan program MBG.
“Alhamdulillah, masyarakat mulai berpikir lebih positif terkait program ini. Kita akan melakukan percepatan, dari target 15 SPPG yang direncanakan, minimal pada awal 2026 sudah terwujud setengahnya—sekitar 7 hingga 8 dapur—agar tidak tertinggal dari daerah lain,” ujarnya.
Meski demikian, Bambang mengakui masih ada sejumlah kendala dalam pendirian SPPG, terutama karena prosesnya harus melibatkan pihak ketiga dan membutuhkan anggaran yang cukup besar. Namun, pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN) telah menyiapkan berbagai bentuk dukungan, baik dari sisi pembiayaan maupun teknis pelaksanaan.
“Untuk daerah 3T seperti Desa Tik Sirong, Sungai Lisai, dan Sebelat, pembangunan serta pelaksanaan SPPG akan langsung ditangani oleh BGN,” terang Bambang.
Ke depan, Pemkab Lebong akan terus memperkuat pengendalian dan pengawasan program MBG agar berjalan sesuai standar. Satgas MBG juga akan memastikan setiap Kepala SPPG mampu mengawasi seluruh proses dari hulu hingga hilir, sehingga makanan yang diterima anak-anak benar-benar aman dan bergizi.
“Buktinya, uji coba melalui Yayasan Bhayangkari berjalan lancar. Harapan kami, program MBG dapat berkelanjutan dan sukses, dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah,” pungkasnya.