Rozi Evandri Sampaikan Sikap Golkar, APBD Perubahan 2026 Disetujui
Corak.Id, LEBONG – Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kabupaten Lebong meminta pemerintah daerah bergerak cepat merealisasikan program dan kegiatan yang telah dianggarkan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026.
Permintaan tersebut disampaikan anggota DPRD Kabupaten Lebong Rozi Evandri saat membacakan pendapat akhir Fraksi Golkar terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD, Rabu (26/8/2026).
Dalam penyampaian pendapat akhir tersebut, Fraksi Golkar menyatakan menerima dan menyetujui Raperda Perubahan APBD 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Namun, persetujuan itu disertai sejumlah catatan, terutama mengenai waktu pelaksanaan anggaran yang relatif terbatas.
Rozi menyampaikan, setelah APBD Perubahan ditetapkan, pemerintah daerah hanya memiliki waktu terbatas hingga berakhirnya tahun anggaran 2026. Kondisi tersebut menuntut seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) segera mengambil langkah untuk memastikan program yang telah direncanakan dapat direalisasikan.
“Jangan sampai keterbatasan waktu menyebabkan kegiatan yang telah direncanakan tidak terlaksana, tertunda, atau tidak mencapai target yang telah ditetapkan,” kata Rozi saat membacakan pendapat akhir Fraksi Golkar.
Menurut Fraksi Golkar, perhatian khusus perlu diberikan terhadap program dan kegiatan yang telah ditetapkan sebagai prioritas pembangunan daerah maupun yang menyangkut kepentingan masyarakat secara langsung.
Fraksi Golkar tidak ingin program yang telah menjadi kesepakatan bersama antara DPRD dan pemerintah daerah justru tidak terlaksana akibat persoalan waktu, perencanaan maupun kendala teknis lainnya.
Karena itu, seluruh OPD diminta mengevaluasi kesiapan masing-masing kegiatan. Evaluasi tersebut meliputi kesiapan dokumen, proses pengadaan, pelaksanaan pekerjaan hingga target penyelesaian.
Apabila ditemukan kendala dalam pelaksanaan, Fraksi Golkar meminta pemerintah daerah segera melakukan koordinasi dan mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Selain percepatan, Fraksi Golkar juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan APBD Perubahan. Setiap anggaran yang telah dialokasikan harus digunakan sesuai peruntukannya dengan mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas.
Rozi menyampaikan, keberhasilan APBD tidak hanya dapat dilihat dari tingkat penyerapan anggaran. Hal yang lebih penting adalah hasil pelaksanaan program serta manfaat yang diterima masyarakat.
“Oleh sebab itu, kami meminta agar pemerintah daerah melakukan monitoring secara berkala terhadap realisasi program dan kegiatan sampai dengan akhir tahun anggaran 2026,” ujarnya. (ADV)
