Pelayanan Publik Mandek, Fompal Minta Sekda Bersikap Tegas
Corak, LEBONG – Sekelompok massa yang tergabung dalam Forum Masyarakat Prihatin Lebong (Fompal) menggelar aksi demontrasi di depan Kantor Bupati Lebong. Senin, (07/10/2024).Massa
Dalam tuntutannya, Koordinator Fompal Abdul Kadir alias Kadeng menyampaikan keprihatinannya terhadap jalannya roda pemerintahan Kabupaten Lebong belakangan ini.
Menurut Kadeng dalam pengamatannya belakangan ini, roda pemerintahan Kabupaten Lebong tidak berjalan baik-baik saja. Dimana terjadi konflik kepentingan yang bersifat politis, yang berakibat pada terganggunya pelayanan publik di Kabupaten Lebong.
“Kedatangan kami kesini meminta kepada Pj Sekda untuk tegas terhadap Kepala OPD yang membangkang, sehingga mengganggu pelayanan publik,” Ujar Kadeng.
Dalam kesempatan Kadeng juga menyampaikan bahwa yang masyarakat butuhkan saat ini adalah pelayanan publik yang baik. Bukan tontonan dari kelompok pejabat yang sibuk dengan urusan politik.
“Kepada Pj Sekda kami juga meminta agar ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong untuk tidak terlibat politik praktis,” Pungkas Kadeng.
Hal senada juga disampaikan oleh Ariyanto selaku salah satu toko presidium kabupaten Lebong, dikatakannya bahwa pemekaran Kabupaten Lebong ini bukanlah hadiah melainkan sebuah perjuangan dan pengorbanan.
Dirinya menyayangkan atas apa yang terjadi hari ini di Kabupaten Lebong, menurutnya tidak sepatutnya ASN yang seharusnya bertugas melayani masyarakat, justru sibuk dengan urusan politik.
“Intinya kami berharap ada ketegasan terkait persoalan ini, jangan masyarakat yang menjadi korban akibat dari hal ini,” Ucap Ariyanto.
Menyikapi hal itu, Pj Sekda Lebong Doni Swabuana, ST., M.Si., meyakinkan bahwa pelayanan publik di Kabupaten Lebong akan berjalan sebagai mestinya.
“Pemerintah tetap berkomitmen untuk tetap memberikan pelayanan seperti biasanya kepada masyarakat,” Ujar Doni.
Menyangkut dengan situasi politik saat ini, Doni mengatakan pihaknya berusaha agar pemerintah daerah tidak diseret-seret kedalam konstalisasi politik.
“Kami ingin prosedur dan tata kelola pemerintahan dilakukan secara baik dan sesuai aturan,” Pungkas Doni. (Bams)
